Rencana pemberian uang saku kepada ratusan peserta organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam kegiatan silaturahmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menuai sorotan publik.
Hal ini mencuat setelah beredarnya surat undangan bernomor 200.1.4.4/147/S/Kesbangpol.III terkait kegiatan silaturahmi bersama sekitar 100 ormas yang digelar pada Senin (13/4/2026).
Dalam surat tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim mengajukan anggaran untuk uang saku atau transport peserta sebesar Rp 105.000 per orang bagi 400 peserta, dengan total mencapai Rp 42 juta.
Usulan ini memicu perbincangan hangat di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan pemerintah daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kesbangpol Kaltim, Arih Franata Filifus Sembiring, mengakui bahwa usulan tersebut merupakan inisiatif pribadinya dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. “Saya mohon maaf, itu kesalahan saya. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Gubernur,” ujar Arih saat dikonfirmasi, Selasa (14/4/2026)
Inisiatif Bantu Warga yang Jauh Arih menjelaskan, usulan pemberian uang saku tersebut didasari keinginannya untuk membantu peserta yang datang dari berbagai daerah. Menurutnya, banyak perwakilan ormas yang harus meluangkan waktu dan meninggalkan pekerjaan demi menghadiri undangan silaturahmi tersebut. “Saya ingin bagaimana silaturahmi ini tidak merugikan juga masyarakat yang jauh-jauh datang kemari, yang juga mungkin hari ini tidak bekerja,” katanya.
Namun, ia mengakui langkah tersebut diambil terlalu terburu-buru tanpa melalui pembahasan matang dengan pimpinan daerah.
Arih memastikan bahwa usulan itu pada akhirnya tidak disetujui dan tidak direalisasikan dalam kegiatan yang berlangsung. “Karena belum dapat kami wujudkan, kami insya Allah nanti akan kami perjuangkan. Tapi saya salah karena terlalu terburu-buru tanpa mempelajari,”
Lihat Dulu Fakta dan Silpa Pastikan Tak Ada Pembagian Uang Saku Menyusul polemik yang berkembang, Arih menegaskan telah meminta maaf secara langsung kepada Gubernur, Sekretaris Daerah, hingga Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Ia merasa bertanggung jawab atas suasana tidak nyaman yang muncul akibat surat usulan tersebut. “Saya akhirnya merasa sangat bersalah dan saya minta maaf kepada pimpinan saya. Karena usulan saya itu membuat suasana tidak nyaman,” tutur Arih.
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa pada pelaksanaan kegiatan tersebut, tidak ada satu pun peserta yang menerima uang saku sebagaimana yang sempat beredar di surat usulan. “Saya tidak bisa memberi, mohon maaf sekali lagi,” pungkasnya. Ia berharap ke depan silaturahmi serupa tetap bisa terjaga dengan fasilitas yang lebih baik jika kondisi anggaran daerah memungkin.
